Rabu, 15 Agustus 2012

UPAYA MENCIPTAKAN MASYARAKAT SADAR INFORMASI


Drs. Anwar Makkasau, MM

Balai Penelitian Tanaman Pangan Maros



PENDAHULUAN
            Ilmuwan muda pada umumnya memiliki semangat dan gelora yang membara. Ilmu yang masih hangat, yang baru lepas dikaji dibangku kuliah maupun diterapkan di tengah masyarakat. Semangat yang bergelora untuk mencoba mengetengahkan kemampuan diri diladang ilmu yang begitu luas dan beragam macamnya, yang tidak bisa dibendung lagi karena sesuai dengan perkembangan IPTEK. Dengan semakin cepatnya informasi, maka terasa memerlukan informasi yang berkualitas namun kuantitas turut meningkat pula. Namun ilmuwan masa kini dan masa-masa datang harus mampu berperan untuk mengetahui tempat-tempat mana yang harus dapat membantu dirinya. Membantu dalam mengaduk ilmu, mencari informasi serta memasyarakatkan hasil kajian yang telah dibuahkan. Dari tulisan ini merupakan fenomena lama yang tetap dikembangkan dari tahun ketahun. Namun eksistensinya ditengah masyarakat semakin mempertajam dengan beraneka ragam sumber informasi yang kita lihat maupun didengar, baik melalui media massa seperti: surat kabar, radio, televise hingga bentuk naskah. Menurut Rajagupalan, informasi dapat berfungsi sebagai suatu komoditi, suatu proses, sebagai suatu masukan dan keluaran tapi juga dapat berfungsi sebagai suatu sumber. Bila dikaji lebih mendalam maka perpustakaan merupakan suatu unit kerja yang mampu bertugas, mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi, agar peranan informasi yang ada di perpustakaan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
            Hal ini terbukti pada keputusan Menteri P dan K RI No. 0103/0/1981 tanggal 11 Maret 1981 mengenai pokok-pokok kebijaksanaan  pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Indonesia, yang menyatakan bahwa perpustakaan merupakan landasan hukum yang kuat dan menunjang usaha terciptanya suatu masyarakat sadar informasi di Indonesia. Dalam lampiran keputusan tersebut antara lain pembinaan perpustakaan yang mencakup hal-hal yang bersifat fundamental seperti pembinaan kemampuan dan kebiasaan membaca serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pengertian dan manfaat perpustakaan.

UPAYA MENCIPTAKAN SADAR INFORMASI

            Dalam GBHN 1983-98 dititik beratkan PJP II diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumberdaya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penentu kebijakan harus berpedoman GBHN, sehingga bada-badan pemerintah, swasta dan pemerhati yang dipimpinnya dapat berhubungan dengan program mencerdaskan bangsa Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu jadi pemerhati perpustakaan antara lain pencipta informasi, pengelola informasi, dan pemakai informasi , karena ilmuwan sebagai manusia kreatif yang berkewajiban untuk membukukan karya atau buah pikirannya, seperti: hasil kajian dari suatu kegiatan penelitian akan dihimpun dalam suatu bentuk laporan. Sedangkan pengelola informasi dapat mengamati sedikit gambaran tentang komunikasi yang harus dikerjakan oleh pengarang sebagai pencipta informasi, baik melalui media masa seperti: surat kabar, radio, televise hingga kepada bentuk naskah. Lain halnya pemakai informasi, karena yakin bahwa pustakawan maupun dokumentalis/ subyek spesialis, semakin hasrat untuk mengadakan hubungan dengan rekan seprofesi atau khalayak umum, yang akan membuahkan usaha ilmuwan untuk menulis dengan berpedoman yang telah digariskan oleh redaksi. Upaya menciptakan masyarakat sadar informasi di Indonesia harus ditangani banyak pihak seperti: IPI, IKAPI, Badan pemerintah maupun pihak swasta dan masyarakat pemerhati dibidang informasi dan perpustakaan. Usaha seperti ini seyogyanya bukan sekedar rangkaian beberapa kegiatan pertemuan dan sarasehan serta seminar. Hal ini tidak dibarengi dengan pelaksanaan nyata dari pada program yang manis di atas. Dikemukakan Valls bahwa perpustakaan merupakan manajer dan pengelola informasi harus cerdas, sabar tapi tangguh, kreatif dan antusias dalam mengendalikan diri.
            Tokoh pustakawan masa kini, maka semakin ideal nampaknya karena tidak lagi merupakan tokoh Arjuna yang loyo dan lesu darah ataupun tokoh Drupadi  yang lemah lembutdan Nrino, tapi sebaliknya bergaya bagaikan Kresno yang lincah dan keras kepala ataupun Srikandi yang kenes tapi gigih, agar ia dapat meyakinkan semua pihak, utamanya pemerintah untuk meningkatkan jasa pusat dokumentasi dan informasi (pusdokinfo) bagi kepentingn masyarakat pemakai informasi. Untuk menciptakan sadar informasi direpublik tercinta ini, maka Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dan lembaga badan pelaksana dan perencana pembangunan daerah pada 27 propinsi, serta media massa, diharapkan uluran tangan dari banyak pihak disektor swasta.
            Keadaan seperti ini membuat pusat-pusat informasi tidak mungkin untuk berdiri sendiri dalam melayani pengguna. Mereka perlu bekerjasama, saling Bantu membantu, saling melengkapi, saling memberi dan menerima bantuan agar layanan informasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi dengan munculnya perkembangan teknologi canggih di bidang telekomunikasi yang telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pengelola informasi untuk saling membantu dan saling memanfaatkan sehingga jarak geografis tidak lagi merupakan hambatan serius bagi kelancara arus informasi. Meskipun selama 1 ½ decade terakhir ini yang mempunyai luas 2.027.087 kilometer persegi dan terdiri dari 13.667 pulau, dan penduduk Indonesia 179,4 juta (Statistik Indonesia 1991) yang tersebar lebih dari 100 kota besar dan kecil sekitar 600 buah desa (Hermandono, 1987) .
            Sadar informasi dimaksud harus berlandaskan pada sasaran bidang pembangunan jangka panjang kedua, yang intinya adalah pembangunan nasional di segala bidang harus senantiasa makin mewujudkan pemantapan Wawasan Nusantara dan memperkokoh Ketahanan Nasional. Perwujudan melalui pembangunan empat aspek kehidupan bangsa yaitu politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan, sedangkan bidang-bidang pembangunan disesuaikan dengan sasaran umum pembangunan jangka panjang kedua. Upaya pencapaian sasaran umum pembangunan jangka panjang kedua di selenggarakan melalui tujuh bidang pembangunan, yaitu bidang ekonomi; bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan; bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; bidang IPTEK, bidang hukum, bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa; serta bidang pertahanan keamanan.

SUMBER-SUMBER INFORMASI

            Dengan semakin menghadapi ledakan informasi, maka pustakawan semakin memperlihatkan eksistensinya secara gambling untuk memiliki pengetahuan yang luas mengenai berbagai sumber informasi yang ada, sehingga apalagi sewaktu-waktu memerlukan informasi yang ada, sehingga apabila sewaktu-waktu memerlukan informasi yang diminta pemakai dapat menemukannya dalam waktu yang singkat. Pusat informasi dan Pusat dokumentasi terdapat beberapa bahan-bahan pustaka yang memuat berbagai macam informasi lazimnya disebut bahan atau sumber referensi (reference material). Seorang pustakawan memainkan peranannya dan dapat menempatkan jatidirinya untuk menguasai sebanyak-banyaknya sumber referensi yang merupakan suatu asset yang sangat berharga, disamping menguasai cara bagaimana menggunakan sumber itu dengan baik.
            Masalah yang sering timbul adalah keterbatasan atau kurang lengkapnya sumber-sumber referensi yang dimiliki oleh perpustakaan. Kendala ini dapat dikurangi masalahnya dengan usaha mengumpulkan atau menginventarisasi sumber-sumber referensi yang termuat dalam berbagai publikasi, dan letaknya terbesar diluar koleksi referensi. Disamping masalah terbatas, juga penguasaan bahasa asing yang menimbulkan pula hambatan dalam usaha pencarian informasi.

KESIMPULAN

            Tokoh-tokoh dan para ahli yang berkoponten pada badan perencanaan pembangunan tingkat pusat dan perencanaan pembangunan pada pemerintah daerah pada 1 ½ decade terakhir ini sering disodori berbagai program penyebaran jasa informasi di seluruh pelosok tanah air. Hal ini diperlukan dengan GBHN 1993-98 yang menitik beratkan pembinaan pengembangan perpustakaan, bahwa pustakawan perlu dilanjutkan dan diupayakan untuk lebih menunjang pengembangan budaya bangsa dan memasyarakatkan gemar membaca di seluruh pelosok tanah air. Berlandaskan GBHN, maka permintaan anggaran adalah mutlak diadakan agar para pustakawan dan pengelola informasi dapat berkesempatan jalan-jalan  untuk menghirup udara 27 propinsi, yang meliputi kurang lebih dari 60.000 buah desa. Sebaliknya hal inilah dalam rangka melaksanakan program untuk memperkenalkan jasa informasi yang telah tersedia.
            Alangka nyaman hidup bagi semua warga negara Indonesia secara adil dan merata mencapai kemudahan memperoleh informasi lebih khusus yang tergolong IDT. Sehingga dengan penduduk Indonesia 179,4 juta orang siap untuk segera menjadi masyarakat yang sadar akan informasi.

DAFTAR PUSTAKA


            Dillon, Martin. 1981. “Serving the information needs of scientific research”.
Spesial Libraries, 72(3): p.215-223.

Haryono, Tisyo. 1992. Jaringan informasi pertanian: struktur tugas dan fungsi. Prosiding latihan pemanfaatan informasi hasil penelitian dan kerjasama dalam jaringan informasi. p. 7-10.

Hayatulla, Inotji; Surya Mansyur. 1992. Pemanfaatan sumber-sumber informasi bidang pertanian. Prosiding latihan pemanfaatan informasi hasil penelitian dan kerjasama dalam jaringan informasi. P.14-19.

Hermandono. 1983. Usaha menciptakan suatu masyarakat sadar informasi. Majalah IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia). IV(2): p.57-60.

Indonesia. 1983. GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) 1993-1998 dan Kabinet Pembangunan VI. P.1-367.

Kusbandarusmsani, Hendrata. 1983. Sumber Informasi Ilmiah. Majalah IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia), IV(2): p.154-161.
           







0 komentar:

Posting Komentar