Drs. Anwar Makkasau, MM
Balai Penelitian Tanaman Pangan Maros
PENDAHULUAN
Ilmuwan muda pada umumnya memiliki semangat dan
gelora yang membara. Ilmu yang masih hangat, yang baru lepas dikaji dibangku
kuliah maupun diterapkan di tengah masyarakat. Semangat yang bergelora untuk
mencoba mengetengahkan kemampuan diri diladang ilmu yang begitu luas dan
beragam macamnya, yang tidak bisa dibendung lagi karena sesuai dengan
perkembangan IPTEK. Dengan semakin cepatnya informasi, maka terasa memerlukan
informasi yang berkualitas namun kuantitas turut meningkat pula. Namun ilmuwan
masa kini dan masa-masa datang harus mampu berperan untuk mengetahui
tempat-tempat mana yang harus dapat membantu dirinya. Membantu dalam mengaduk ilmu,
mencari informasi serta memasyarakatkan hasil kajian yang telah dibuahkan. Dari
tulisan ini merupakan fenomena lama yang tetap dikembangkan dari tahun ketahun.
Namun eksistensinya ditengah masyarakat semakin mempertajam dengan beraneka
ragam sumber informasi yang kita lihat maupun didengar, baik melalui media
massa seperti: surat kabar, radio, televise hingga bentuk naskah. Menurut Rajagupalan, informasi dapat berfungsi sebagai suatu
komoditi, suatu proses, sebagai suatu masukan dan keluaran tapi juga dapat
berfungsi sebagai suatu sumber. Bila dikaji lebih mendalam maka perpustakaan
merupakan suatu unit kerja yang mampu bertugas, mengumpulkan dan
menyebarluaskan informasi, agar peranan informasi yang ada di perpustakaan
dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Hal ini terbukti pada keputusan Menteri P dan K RI No.
0103/0/1981 tanggal 11 Maret 1981 mengenai pokok-pokok kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di
Indonesia, yang menyatakan bahwa perpustakaan merupakan landasan hukum yang
kuat dan menunjang usaha terciptanya suatu masyarakat sadar informasi di
Indonesia. Dalam lampiran keputusan tersebut antara lain pembinaan perpustakaan
yang mencakup hal-hal yang bersifat fundamental seperti pembinaan kemampuan dan
kebiasaan membaca serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pengertian dan
manfaat perpustakaan.
UPAYA MENCIPTAKAN SADAR INFORMASI
Dalam GBHN 1983-98 dititik beratkan PJP II diletakkan
pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan
kualitas sumberdaya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling
terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan
seirama, selaras, dan serasi keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal
tersebut di atas maka penentu kebijakan harus berpedoman GBHN, sehingga
bada-badan pemerintah, swasta dan pemerhati yang dipimpinnya dapat berhubungan
dengan program mencerdaskan bangsa Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu jadi
pemerhati perpustakaan antara lain pencipta
informasi, pengelola informasi, dan pemakai informasi , karena ilmuwan
sebagai manusia kreatif yang berkewajiban untuk membukukan karya atau buah
pikirannya, seperti: hasil kajian dari suatu kegiatan penelitian akan dihimpun
dalam suatu bentuk laporan. Sedangkan pengelola informasi dapat mengamati
sedikit gambaran tentang komunikasi yang harus dikerjakan oleh pengarang
sebagai pencipta informasi, baik melalui media masa seperti: surat kabar,
radio, televise hingga kepada bentuk naskah. Lain halnya pemakai informasi,
karena yakin bahwa pustakawan maupun dokumentalis/ subyek spesialis, semakin
hasrat untuk mengadakan hubungan dengan rekan seprofesi atau khalayak umum,
yang akan membuahkan usaha ilmuwan untuk menulis dengan berpedoman yang telah
digariskan oleh redaksi. Upaya menciptakan masyarakat sadar informasi di
Indonesia harus ditangani banyak pihak seperti: IPI, IKAPI, Badan pemerintah
maupun pihak swasta dan masyarakat pemerhati dibidang informasi dan perpustakaan.
Usaha seperti ini seyogyanya bukan sekedar rangkaian beberapa kegiatan
pertemuan dan sarasehan serta seminar. Hal ini tidak dibarengi dengan
pelaksanaan nyata dari pada program yang manis di atas. Dikemukakan Valls bahwa perpustakaan
merupakan manajer dan pengelola informasi harus cerdas, sabar tapi tangguh,
kreatif dan antusias dalam mengendalikan diri.
Tokoh pustakawan masa kini, maka semakin ideal nampaknya
karena tidak lagi merupakan tokoh Arjuna yang loyo dan lesu darah ataupun tokoh
Drupadi yang lemah lembutdan Nrino, tapi sebaliknya bergaya
bagaikan Kresno yang lincah dan keras kepala ataupun Srikandi yang kenes tapi
gigih, agar ia dapat meyakinkan semua pihak, utamanya pemerintah untuk
meningkatkan jasa pusat dokumentasi dan informasi (pusdokinfo) bagi kepentingn
masyarakat pemakai informasi. Untuk menciptakan sadar informasi direpublik
tercinta ini, maka Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Ikatan Pustakawan
Indonesia (IPI) dan lembaga badan pelaksana dan perencana pembangunan daerah pada
27 propinsi, serta media massa, diharapkan uluran tangan dari banyak pihak
disektor swasta.
Keadaan seperti ini membuat pusat-pusat informasi tidak
mungkin untuk berdiri sendiri dalam melayani pengguna. Mereka perlu
bekerjasama, saling Bantu membantu, saling melengkapi, saling memberi dan
menerima bantuan agar layanan informasi dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya. Apalagi dengan munculnya perkembangan teknologi canggih di
bidang telekomunikasi yang telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pengelola
informasi untuk saling membantu dan saling memanfaatkan sehingga jarak
geografis tidak lagi merupakan hambatan serius bagi kelancara arus informasi.
Meskipun selama 1 ½ decade terakhir ini yang mempunyai luas 2.027.087 kilometer
persegi dan terdiri dari 13.667 pulau, dan penduduk Indonesia 179,4 juta
(Statistik Indonesia 1991) yang tersebar lebih dari 100 kota besar dan kecil
sekitar 600 buah desa (Hermandono, 1987) .
Sadar informasi dimaksud harus berlandaskan pada sasaran
bidang pembangunan jangka panjang kedua, yang intinya adalah pembangunan
nasional di segala bidang harus senantiasa makin mewujudkan pemantapan Wawasan
Nusantara dan memperkokoh Ketahanan Nasional. Perwujudan melalui pembangunan
empat aspek kehidupan bangsa yaitu politik, ekonomi, social budaya, dan
pertahanan keamanan, sedangkan bidang-bidang pembangunan disesuaikan dengan
sasaran umum pembangunan jangka panjang kedua. Upaya pencapaian sasaran umum
pembangunan jangka panjang kedua di selenggarakan melalui tujuh bidang
pembangunan, yaitu bidang ekonomi; bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan
kebudayaan; bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; bidang
IPTEK, bidang hukum, bidang politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi
dan media massa; serta bidang pertahanan keamanan.
SUMBER-SUMBER INFORMASI
Dengan semakin menghadapi ledakan informasi, maka
pustakawan semakin memperlihatkan eksistensinya secara gambling untuk memiliki
pengetahuan yang luas mengenai berbagai sumber informasi yang ada, sehingga
apalagi sewaktu-waktu memerlukan informasi yang ada, sehingga apabila
sewaktu-waktu memerlukan informasi yang diminta pemakai dapat menemukannya
dalam waktu yang singkat. Pusat informasi dan Pusat dokumentasi terdapat
beberapa bahan-bahan pustaka yang memuat berbagai macam informasi lazimnya
disebut bahan atau sumber referensi (reference material). Seorang pustakawan
memainkan peranannya dan dapat menempatkan jatidirinya untuk menguasai
sebanyak-banyaknya sumber referensi yang merupakan suatu asset yang sangat
berharga, disamping menguasai cara bagaimana menggunakan sumber itu dengan
baik.
Masalah yang sering timbul adalah keterbatasan atau
kurang lengkapnya sumber-sumber referensi yang dimiliki oleh perpustakaan.
Kendala ini dapat dikurangi masalahnya dengan usaha mengumpulkan atau
menginventarisasi sumber-sumber referensi yang termuat dalam berbagai
publikasi, dan letaknya terbesar diluar koleksi referensi. Disamping masalah
terbatas, juga penguasaan bahasa asing yang menimbulkan pula hambatan dalam
usaha pencarian informasi.
KESIMPULAN
Tokoh-tokoh dan para ahli yang berkoponten pada
badan perencanaan pembangunan tingkat pusat dan perencanaan pembangunan pada
pemerintah daerah pada 1 ½ decade terakhir ini sering disodori berbagai program
penyebaran jasa informasi di seluruh pelosok tanah air. Hal ini diperlukan
dengan GBHN 1993-98 yang menitik beratkan pembinaan pengembangan perpustakaan,
bahwa pustakawan perlu dilanjutkan dan diupayakan untuk lebih menunjang
pengembangan budaya bangsa dan memasyarakatkan gemar membaca di seluruh pelosok
tanah air. Berlandaskan GBHN, maka permintaan anggaran adalah mutlak diadakan
agar para pustakawan dan pengelola informasi dapat berkesempatan
jalan-jalan untuk menghirup udara 27
propinsi, yang meliputi kurang lebih dari 60.000 buah desa. Sebaliknya hal
inilah dalam rangka melaksanakan program untuk memperkenalkan jasa informasi
yang telah tersedia.
Alangka nyaman hidup bagi semua warga negara Indonesia
secara adil dan merata mencapai kemudahan memperoleh informasi lebih khusus yang
tergolong IDT. Sehingga dengan penduduk Indonesia 179,4 juta orang siap untuk
segera menjadi masyarakat yang sadar akan informasi.
DAFTAR PUSTAKA
Dillon, Martin. 1981. “Serving the
information needs of scientific research”.
Spesial Libraries, 72(3): p.215-223.
Haryono, Tisyo. 1992. Jaringan informasi pertanian:
struktur tugas dan fungsi. Prosiding latihan pemanfaatan informasi hasil
penelitian dan kerjasama dalam jaringan informasi. p. 7-10.
Hayatulla, Inotji; Surya Mansyur. 1992. Pemanfaatan sumber-sumber informasi bidang
pertanian. Prosiding latihan pemanfaatan informasi hasil penelitian dan
kerjasama dalam jaringan informasi. P.14-19.
Hermandono. 1983. Usaha menciptakan suatu masyarakat
sadar informasi. Majalah IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia). IV(2): p.57-60.
Indonesia. 1983. GBHN (Garis-Garis Besar Haluan
Negara) 1993-1998 dan Kabinet Pembangunan VI. P.1-367.
Kusbandarusmsani, Hendrata. 1983. Sumber Informasi
Ilmiah. Majalah IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia), IV(2): p.154-161.
0 komentar:
Posting Komentar